Dialog Himapol FISIP Untan Hadirkan Firdaus dan Wakil DPRD Mempawah Bahas Polemik Pilkada via DPRD

PONTIANAK – PORTALBMI.ID – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) FISIP Untan menggelar dialog publik bertajuk “Pilkada Melalui DPRD: Rasionalisasi Kebijakan atau Kemunduran Demokrasi” pada 15 Februari 2026 pukul 13.00 WIB di Gedung Kuliah Bersama (GKB) Lantai 4.1.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Akademisi FISIP Untan Firdaus, S.IP., M.Sos dan Wakil DPRD Mempawah Ahmadi, S.Kom.

Acara dibuka secara resmi oleh moderator Dio, perwakilan Himapol, yang menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang dialektika ilmiah mahasiswa dalam merespons dinamika kebijakan demokrasi lokal, khususnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ahmadi: Pilkada Langsung adalah Arah Demokrasi Indonesia

Dalam pemaparan materinya, Ahmadi selaku Wakil DPRD Mempawah menegaskan bahwa dirinya mendukung pilkada langsung sebagai arah demokrasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, mekanisme pemilihan langsung mencerminkan partisipasi rakyat secara nyata dalam menentukan pemimpin daerah.

Ia juga menjawab berbagai pertanyaan kritis mahasiswa terkait aspek kelegislatifan dan arah pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ahmadi menjelaskan bahwa secara konstitusional, mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap berada dalam koridor demokratis sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Menanggapi isu otonomi daerah, Ahmadi menilai bahwa otonomi daerah tidak memiliki kaitan langsung dengan rasionalisasi kebijakan pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, otonomi lebih berkaitan dengan kewenangan pengelolaan daerah, bukan semata pada mekanisme pemilihan kepala daerah.

Ia turut membagikan pengalamannya bersama masyarakat Mempawah, khususnya dalam sektor sosial dan ekonomi. Ahmadi menekankan pentingnya membangun politik yang empati terhadap masyarakat, di mana kebijakan publik harus lahir dari kebutuhan riil warga, bukan sekadar kepentingan elit politik.

Firdaus: Rasionalisasi Antara Efisiensi dan Substansi Demokrasi

Sesi kedua dilanjutkan oleh akademisi FISIP Untan, Firdaus, S.IP., M.Sos dengan materi berjudul “Pilkada Melalui DPRD: Rasionalisasi Kebijakan atau Kemunduran Demokrasi.”

Secara konseptual, Firdaus menjelaskan bahwa rasionalisasi dalam kebijakan publik dimaknai sebagai upaya membuat sistem lebih rasional dan efisien, baik dari sisi anggaran, stabilitas politik, maupun efektivitas pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Firdaus menggunakan pendekatan kualitatif normatif, studi literatur, serta data survei publik terbaru. Ia menguraikan perdebatan teori demokrasi antara demokrasi partisipatif dan demokrasi perwakilan.
Mengutip pemikiran Benjamin Barber dalam Strong Democracy (1984), demokrasi partisipatif menekankan keterlibatan langsung warga dalam proses politik.

Sementara itu, Hanna Pitkin dalam The Concept of Representation (1967) menjelaskan bahwa demokrasi perwakilan menitikberatkan legitimasi melalui wakil rakyat yang dipilih secara sah.

Firdaus memaparkan data survei Litbang Kompas (Desember 2025) yang menunjukkan sekitar 77,3% responden masih mendukung pilkada langsung, 15,2% menyatakan kedua mekanisme sama saja, dan hanya sekitar 5,6% yang mendukung mekanisme melalui DPRD. Data tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa preferensi publik Indonesia masih kuat pada model demokrasi partisipatif.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa perdebatan ini tidak bisa disederhanakan sebagai hitam-putih. Jika demokrasi dipahami sebagai partisipasi langsung rakyat, maka pengembalian pilkada ke DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Sebaliknya, jika demokrasi dipahami sebagai mekanisme perwakilan yang sah dan efisien secara konstitusional, maka model melalui DPRD dapat dilihat sebagai alternatif kebijakan yang rasional.

Firdaus menutup pemaparannya dengan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan (institution building), transparansi politik, serta akuntabilitas sistem pemilihan apa pun model yang dipilih agar tidak mengorbankan substansi kedaulatan rakyat.

Forum Akademik yang Dinamis

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mahasiswa mengenai legitimasi politik, efektivitas anggaran pilkada, hingga masa depan demokrasi lokal. Dialog ini menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa FISIP Untan dalam memahami dinamika kebijakan demokrasi Indonesia secara teoritis maupun praktis.

Melalui kegiatan ini, Himapol bersama lima himpunan mahasiswa FISIP Untan berharap dapat terus menghadirkan forum ilmiah yang mendorong budaya akademik, nalar kritis, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam isu-isu strategis kebangsaan.

(Firdaus06-PBMI)

About The Author

Redaksi 01

See author's posts