MERAK, BANTEN – PORTALBMI.ID – Akurasi manifest angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak kembali menjadi sorotan. Bukan semata karena adanya sosialisasi kepatuhan, tetapi karena manifest merupakan salah satu sumber data penting untuk mengetahui penumpang dan kendaraan yang berada di atas kapal, termasuk ketika terjadi keadaan darurat.
Persoalannya, seberapa jauh data yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi aktual sebelum kapal meninggalkan dermaga? Pertanyaan ini menjadi relevan setelah digelarnya Sosialisasi Penguatan Kepatuhan & Akurasi Data Manifest Angkutan Penyeberangan Pelabuhan Merak di Sosoro Mall Pelabuhan Merak, Senin (14/9/2026).pada kegiatan beberapa hari lalu
Kegiatan tersebut melibatkan unsur ASDP, operator kapal, pengelola tiket, petugas lapangan dan stakeholder terkait. Materi yang dibahas mencakup urgensi manifest, hasil pemantauan di lapangan, potensi ketidaksesuaian data penumpang dan kendaraan, serta alur “Dari Tiket Hingga Manifest – Membangun Akuntabilitas Bersama.”
Sosialisasi tersebut sekaligus membuka pertanyaan mengenai rantai validasi data. Akurasi manifest tidak cukup hanya ditentukan oleh data yang masuk ke sistem. Data tiket, boarding, manifest dan kondisi aktual penumpang maupun kendaraan harus dapat dicocokkan dan dipertanggungjawabkan.Selasa (22/9/26).
Pengamat pelayaran M Saban SH menilai persoalan manifest harus dilihat sebagai bagian dari sistem keselamatan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Manifest itu bukan hanya angka yang tercatat di sistem. Yang paling penting adalah kesesuaiannya dengan kondisi aktual di kapal. Kalau jumlah penumpang atau kendaraan berbeda, maka harus jelas kapan perbedaan itu terjadi, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana koreksinya,” ujar M saban
Menurutnya, setiap tahapan dari tiket hingga manifest membutuhkan jejak pemeriksaan yang jelas. Dengan demikian, ketika ditemukan ketidaksesuaian, persoalannya dapat ditelusuri dan tidak berhenti pada saling lempar tanggung jawab.
“Harus ada titik kontrol yang jelas. Ketika kapal akan berangkat, siapa yang menyatakan data sudah sesuai? Kalau ada ketidaksesuaian, apakah kapal tetap berangkat atau dilakukan koreksi terlebih dahulu? Ini yang harus transparan,” katanya.
Adhi juga menilai evaluasi tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi persoalan.
“Jangan menunggu kecelakaan atau keadaan darurat baru manifest diperiksa. Justru sebelum kapal berlayar, data itulah yang harus dipastikan akurat,” tegasnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya menekankan pentingnya validasi data sebelum kapal berangkat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa SPB tidak diterbitkan apabila data belum tervalidasi.
KNKT juga menempatkan akurasi manifes sebagai bagian penting dalam keselamatan kapal Ro-Ro. Dalam keadaan darurat, data manifes dapat membantu proses pencarian, evakuasi, penghitungan penumpang dan identifikasi korban.
Karena itu, isu manifest di Merak tidak berhenti pada persoalan administrasi. Ketika data sistem tidak sesuai dengan kondisi aktual, kualitas informasi yang menjadi dasar pengawasan dan penanganan keadaan darurat juga perlu diuji.
Sementara pemerhati kebijakan publik pelabuhan Andri Gunawan.S.H,. CPLA menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi setelah sosialisasi.
“Jangan berhenti pada sosialisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pengawasan dan evaluasinya berjalan di lapangan,” katanya.
Secara regulasi, pendataan penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan antara lain mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024 dan PM Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan. Ketentuan kepemilikan tiket juga diatur melalui PM Nomor 28 Tahun 2016.
Kini, yang perlu diuji bukan sekadar apakah sistem manifest tersedia, melainkan apakah mekanisme validasinya berjalan konsisten sebelum kapal memperoleh izin berlayar.
Berapa kali ditemukan ketidaksesuaian data? Siapa yang melakukan koreksi? Apakah setiap perubahan tercatat? Apakah pernah ada keberangkatan yang ditunda karena data belum sesuai? Dan bagaimana regulator memastikan tidak ada data yang hanya benar secara administratif tetapi berbeda dengan kondisi aktual di kapal?
Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana penguatan kepatuhan manifest di Pelabuhan Merak benar-benar diterapkan sebagai bagian dari sistem keselamatan pelayaran.
(Budi05-PBMI)
About The Author
