
PONTIANAK – PORTALBMI.ID – Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suib, SE, M.Sos., menantang parlemen pusat untuk konsisten mengawal dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029.
Tantangan tersebut disampaikan Suib di Pontianak, Senin (16/11/2026), menyikapi dinamika ketatanegaraan Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik syarat pendidikan (ijazah) yang berujung pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026 lalu.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi preseden penting bagi penegakan konstitusi. Respons cepat dan pengawalan ketat DPR RI, termasuk bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh puluhan anggota dewan, membuktikan bahwa parlemen mampu bersikap tegas ketika marwah hukum dan konstitusi dipertaruhkan.
Namun, ketegasan tersebut tidak boleh berhenti secara tebang pilih. Publik, akademisi, dan pengamat politik kini menagih konsistensi yang sama dari DPR RI dalam menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (Daerah) mulai tahun 2029.
“Saya menantang teman-teman di parlemen pusat untuk mengikuti dan menindaklanjuti Putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal secara konsisten, sebagaimana parlemen menyikapi putusan MK dan MA terhadap Wakil Presiden. Jangan sampai DPR hanya reaktif pada isu personal atau dinamika politik jangka pendek, tetapi justru melambat atau ragu-ragu dalam mengeksekusi putusan MK yang menyangkut desain besar masa depan demokrasi kita,” tegas Suib.
Sebagaimana diketahui, melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK telah mengakhiri rezim pemilu serentak lima kotak suara. Mulai 2029, pemilu dibagi menjadi dua klaster, yakni Pemilu Nasional yang meliputi Pilpres, DPR RI, dan DPD RI, serta Pemilu Lokal yang meliputi Pilkada dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilu Lokal digelar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan pejabat nasional.
Menurut Suib, kedua isu besar ini, yakni pemisahan jadwal pemilu dan evaluasi kasus verifikasi syarat calon Wakil Presiden, sejatinya bermuara pada satu titik krusial yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di Komisi II DPR RI, yaitu pembenahan total tata kelola kepemiluan.Ia menjelaskan, terdapat tiga alasan mendasar mengapa parlemen pusat harus segera mengeksekusi Putusan MK Nomor 135/2024 tanpa penundaan atau legislative inaction.
Pertama, mencegah cacat administrasi pencalonan terulang.Kasus lolosnya surat penyetaraan ijazah dalam Pilpres 2024 lalu menjadi pelajaran mahal akibat sempitnya waktu verifikasi dan tertutupnya akses pengawasan di tengah tumpukan tahapan pemilu lima kotak suara.
Pemisahan pemilu nasional dan lokal memberikan ruang waktu yang memadai bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan verifikasi faktual yang ketat, transparan, dan akuntabel terhadap setiap kandidat.
Kedua, menyelamatkan kualitas demokrasi daerah.Pemisahan jadwal memastikan isu-isu pembangunan daerah serta rekam jejak calon kepala daerah dan anggota DPRD tidak lagi tenggelam oleh hiruk-pikuk kontestasi politik nasional.
Ketiga, menjaga kepatuhan konstitusional (Constitutional Compliance).Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Sikap setengah hati parlemen dengan dalih open legal policy atau perdebatan masa transisi hanya akan memicu ketidakpastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029.
Lebih lanjut, Suib menegaskan bahwa konsistensi parlemen dalam mengawal putusan peradilan merupakan bagian penting dari komitmen menjaga konstitusi dan kualitas demokrasi Indonesia.
“Sejarah mencatat parlemen pusat bisa bergerak cepat dan bertaji dalam mengawal putusan peradilan terkait jabatan Wakil Presiden. Kini publik menunggu pembuktian bahwa ketegasan itu lahir dari komitmen murni menjaga konstitusi, bukan kalkulasi politik sesaat. Segera tuntaskan norma transisi dan penguatan verifikasi calon dalam Revisi UU Pemilu,” tutupnya.
(Nop06-PBMI)








