
PONTIANAK – PORTALBMI.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat (WKB) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesi perusahaan perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat. WALHI juga meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai dalam menjaga areal konsesinya.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan lapangan terhadap lima perusahaan yang terbakar di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan fakta lapangan secara faktual serta membuktikan bahwasanya perusahaan abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka.
Hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan WKB menemukan fakta bahwa seluruh titik panas yang berada di konsesi perusahaan terbukti terbakar dan berada di dalam areal konsesi, termasuk di dalam kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat penting satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Dalam menghitung luas kebakaran, WKB menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 10m/px skala 1:10.000 dengan periode citra yang digunakan 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Adapun lima perusahaan yang dipantau WKB meliputi:
- PT Mayawana Persada (RGE/Tanoto Family), terbakar seluas 17.007,84 hektare di atas gambut lindung 3.272,84 hektare dan gambut budidaya 5.971,98 hektare.
- PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari), terbakar seluas 9.647,7 hektare di kawasan gambut lindung 2.312,8 hektare dan gambut budidaya 7.365,9 hektare.
- PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Yayasan YIARI), terbakar seluas 10.672,46 hektare di kawasan gambut lindung 2.614,11 hektare dan gambut budidaya 8.004,49 hektare.
- PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group), terbakar seluas 5.204,2 hektare, di kawasan gambut lindung 2.610,9 hektare dan gambut budidaya 1.874,5 hektare. Api melahap kawasan konservasi HCV/NKT. Tim lapangan juga menemukan individu orangutan beserta induknya yang menggendong anak dalam kondisi melemah.
- PT Jalin Vaneo (PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group), terbakar seluas 4.898,79 hektare di kawasan gambut lindung 1.262,40 hektare dan gambut budidaya 3.636,39 hektare. Perusahaan tetap nekat menjalankan aktivitas panen dan pengangkutan CPO di tengah karhutla, sementara kanal-kanal mengalami kekeringan total tanpa sekat air.
WALHI menilai kejahatan ekologis yang mengakibatkan dampak begitu hebat tidak bisa dianggap sepele tanpa adanya penegakan hukum dan sanksi tegas. Aparat penegak hukum juga diminta berani menyeret aktor intelektual yang berada di balik karhutla.
Atas dasar itu, WALHI Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana karhutla ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.
Langkah hukum ini ditempuh menyusul masifnya kejahatan ekologis di atas konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang kembali melumpuhkan ruang hidup rakyat sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan hasil kajian spasial dan investigasi lapangan yang dilakukan tim WKB pada Oktober 2026, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare kawasan gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi dan pembiaran sistemik oleh korporasi.
Secara keseluruhan, terdapat 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH HT yang dilaporkan. Rinciannya, lima perusahaan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan enam perusahaan berdasarkan analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 10m/px skala 1:10.000.
WALHI: Negara dan Pemerintah Terlampau Abai
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja mereka selama ini hanya dianggap sebagai formalitas di atas kertas.
“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa temuan lapangan mematahkan seluruh alibi korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau mengklaim api berasal dari luar konsesi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ungkap Indra Syahnanda.
Selain itu, kerusakan ekosistem gambut yang terjadi pada areal konsesi perusahaan yang dipantau menjadi satu persoalan yang memicu karhutla. Dalam hal ini, pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi untuk melakukan pemulihan gambut pada areal konsesi mereka supaya kebakaran berulang tidak terjadi.
Sebelas Perusahaan Masuk dalam Daftar Pengaduan
Dalam dokumen lampiran daftar perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, terdapat 11 perusahaan yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status verifikasi.
Kelompok A merupakan perusahaan yang telah terverifikasi lapangan sebanyak lima perusahaan. Sementara Kelompok B merupakan indikasi berbasis citra satelit yang belum diverifikasi lapangan sebanyak enam perusahaan.
Kelompok A – Terverifikasi Lapangan
Lima perusahaan yang masuk dalam kelompok terverifikasi lapangan berdasarkan pemantauan 11–17 Oktober 2026, yakni:
- PT Jalin Vaneo, bagian dari PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group, komoditas sawit. Berlokasi di Desa Batu Barat dan Sei Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Luas indikatif terbakar mencapai 4.898,79 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Kayung Agro Lestari, bagian dari First Resources, komoditas sawit. Berlokasi di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang (sebagian Kabupaten Kayong Utara). Luas indikatif terbakar mencapai 5.204,2 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Maharison Pawan Khatulistiwa, bagian dari Yayasan YIARI, komoditas HTI. Berlokasi di Lanskap Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 10.672,46 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG.
- PT Sinar Karya Mandiri, bagian dari Palma Agro Lestari, komoditas sawit. Berlokasi di Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 9.647,7 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG.
- PT Mayawana Persada, bagian dari Royal Golden Eagle/Tanoto Family, komoditas HTI. Berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (Kecamatan Simpang Hilir). Luas indikatif terbakar mencapai 17.007,84 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG.
Kelompok B – Indikasi Berbasis Citra Satelit (Belum Diverifikasi Lapangan)
Enam perusahaan lainnya masuk dalam kelompok indikasi berbasis citra satelit yang masih memerlukan verifikasi lapangan. Perusahaan tersebut meliputi:
- PT Finantara Intiga, bagian dari APP–Sinar Mas, komoditas HTI. Berlokasi di Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang. Luas indikatif terbakar mencapai 7.181,93 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Hutan Ketapang Industri, bagian dari Sampoerna Agri Resources, komoditas HTI. Berlokasi di Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 38.874,10 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Artu Energi Resources, bagian dari Nova Plantation Group, komoditas sawit. Berlokasi di Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 7.181,93 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Buana Megatama Jaya, pemasok APP–Sinar Mas, komoditas HTI. Berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 18.971,57 hektare dan tercatat berada di lahan gambut/KHG sebagian.
- PT Wanakerta Ekalestari, pemasok APP–Sinar Mas, komoditas HTI. Berlokasi di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 8.444,34 hektare dan tercatat tidak berada di lahan gambut/KHG.
- PT Limpa Sejahtera, bagian dari First Resources, komoditas sawit. Berlokasi di Kabupaten Ketapang. Luas indikatif terbakar mencapai 3.552,81 hektare dan tercatat tidak berada di lahan gambut/KHG.
Dalam dokumen tersebut, enam perusahaan pada Kelompok B masih memerlukan verifikasi lapangan. Dengan demikian, data luas indikatif terbakar pada kelompok ini masih berdasarkan indikasi citra satelit dan belum diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.
WALHI Ungkap Indikasi Pelanggaran Hukum
Sementara itu, perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum. WKB menekankan bahwa keberulangan karhutla dari tahun ke tahun di konsesi yang sama menunjukkan adanya rantai impunitas dan pembiaran sistemik.
Korporasi-korporasi tersebut diduga kuat telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 dan Pasal 99 terkait larangan pembakaran dan kelalaian perusakan lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban badan usaha pada Pasal 116 dan Pasal 119.
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 mengenai kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
- PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) terkait kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan pemulihan gambut.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akibat krisis ISPA yang melumpuhkan aktivitas dan dunia pendidikan warga sekitar.
Tiga Tuntutan WALHI Kalimantan Barat
Sehubungan dengan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Barat menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, Ditreskrimsus Polda Kalbar diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak), serta menindak tegas korporasi beserta pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.
Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup diminta memeriksa tingkat kerusakan lingkungan serta memastikan penegakan hukum pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air dibebankan sepenuhnya kepada korporasi, bukan kepada negara atau masyarakat.
Ketiga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta mengevaluasi, meninjau dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin HGU terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.
WALHI Kalimantan Barat menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan karhutla di areal konsesi perusahaan harus dilakukan secara serius dan transparan. Pemulihan ekosistem gambut, perlindungan kawasan konservasi, serta pertanggungjawaban korporasi menjadi bagian penting agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang di Kalimantan Barat.
(Aep05-PBMI)








