TAIPEI – PORTALBMI.ID – LSM Indonesia dan para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan Taiwan mengungkapkan bahwa rantai industri nikel milik Taiwan yang beroperasi di Indonesia menjalankan pabrik peleburan dan pembangkit listrik tenaga batu bara tanpa membuka data pemantauan emisi kepada masyarakat. Rantai pasokan perusahaan tersebut pun terseret dalam kontroversi pencemaran udara dan sumber air.
Menanggapi hal ini, anggota legislatif dari Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan pada 6 Agustus, bersama dengan warga di wilayah terdampak, perwakilan suku adat setempat, dan perwakilan pekerja Indonesia menggelar konferensi pers di Yuan Legislatif untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan pelanggaran lintas negara, serta menegakkan pemeriksaan investasi dan penyelidikan.
Legislator Lin Yueh-chin (林月琴) menyampaikan bahwa rantai industri nikel milik Taiwan yang beroperasi di Indonesia menjalankan pabrik peleburan dan PLTU, namun tidak membuka data pemantauan emisi kepada masyarakat. Baik perusahaan itu sendiri maupun mitra dalam rantai pasokannya terlibat dalam kontroversi pencemaran udara dan air, yang berdampak buruk terhadap hak-hak pekerja dan mengakibatkan kecelakaan kerja serius yang terus berulang. Warga lokal, suku adat, dan para pekerja menanggung dampak pembangunan perusahaan namun tanpa jaminan perlindungan.
Selain itu, perusahaan Taiwan yang terlibat sengketa harus diminta untuk mengajukan rencana perbaikan hak-hak pekerja dan mengumumkan hasilnya. Perusahaan Taiwan juga diminta segera menghentikan pembelian produk dari pemasok yang melanggar HAM dan merusak lingkungan.
Chiu Chih-wei mengungkapkan bahwa investasi anak perusahaan Walsin Lihwa (華新麗華) di bidang nikel di Indonesia telah menyebabkan masyarakat setempat terpapar polusi udara dan air minum dalam jangka panjang serta seringnya kecelakaan kerja. Ini bukanlah kejadian tunggal. Bahkan, dana milik pemerintah seperti Chunghwa Post juga menjadi pemegang saham, yang tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab yang digaungkan pemerintah Taiwan.
