Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, dengan Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Sambas. FOTO: Nop06/portalbmi.id
SAMBAS – PORTALBMI.ID – Di tengah derasnya arus informasi yang kian sulit dibedakan antara fakta dan spekulasi, pertemuan antara Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, dengan Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Sambas berlangsung dalam suasana santai di ruang kerja Wakil Bupati. Namun, substansi yang dibahas jauh dari ringan. Senin (13/4/2026) di ruang kerja Wakil Bupati Sambas.
Audiensi tersebut mengerucut pada satu isu krusial: gelombang hoaks yang menyerang Bupati Sambas, Satono. Narasi yang beredar tidak tanggung-tanggung mulai dari tudingan penjualan lahan untuk menutup utang Pilkada sebesar Rp37 miliar, hingga spekulasi perluasan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikaitkan dengan ambisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak berhenti di sana, isu ini bahkan berkembang liar. Sejumlah narasi mencoba menariknya ke ranah yang lebih luas, mengaitkan kebijakan daerah dengan tekanan fiskal pusat, bahkan menyerempet nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di titik ini, batas antara kritik dan disinformasi mulai kabur.
Menanggapi situasi tersebut, Heroaldi menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Satono telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi serangan informasi yang dinilai tidak berdasar.
“Kita tahu Bupati Sambas adalah orang yang tegas dan baik hati, tentu ia tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan penting,” ujar Heroaldi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut, menurutnya, harus diiringi dengan tanggung jawab, yakni kritik yang konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPC GWI Sambas, Radiman Lah, turut menanggapi fenomena ini dengan sudut pandang yang menekankan kedewasaan kepemimpinan. Ia menilai, sikap Bupati Satono yang tidak reaktif terhadap serangan hoaks mencerminkan pilihan untuk mengedepankan kepentingan publik di atas respons emosional.
“Bisa saja hari ini Bupati sudah mengantongi identitas penyebar isu hoaks yang menyerangnya, namun sebagai seorang negarawan yang cakap tentu ia tidak lebih mengutamakan kemaslahatan orang banyak,” ujarnya.
Di penghujung pertemuan, Heroaldi berpesan kepada insan pers agar tetap bekerja secara profesional. Ia juga berharap sinergitas yang telah terjalin dapat terus diperkuat dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan.
Namun di balik narasi sinergi tersebut, ada satu hal yang layak menjadi catatan. Di era ketika hoaks dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, kedekatan antara pemerintah dan pers tidak cukup hanya dibangun di atas hubungan baik. Ia harus diuji dalam praktik apakah tetap memberi ruang bagi kritik, atau justru perlahan meredamnya.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan klarifikasi atas isu-isu yang beredar. Lebih dari itu, publik menunggu konsistensi: bahwa setiap kebijakan tetap transparan, setiap informasi terbuka untuk diuji, dan setiap kekuasaan bersedia diawasi tanpa sekat.
Karena di situlah kepercayaan dibangun bukan dari pertemuan yang hangat, tetapi dari keterbukaan yang nyata.
(Nop06-PBMI)
About The Author
