Strategi dan Inovasi Mewujudkan Taman Alam dan Budaya di Kalimantan

KALIMANTAN – PORTALBMI.ID – Kekayaan sumber daya Kalimantan sangat beraneka ragam, sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari alam dan atau mempunyai hubungan dekat dengan alam dan memiliki kultur kekeluargaan yang tinggi maka inovasi dan strategi pengembangan pariwisata Kalimantan harus mengusung konsep deliberatif.

Teori demokrasi deliberatif lahir dari pemikir Jurgen Habermas yang ingin meningkatkan intensitas warga dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan – kebijakan yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah.

Deliberatif sendiri berasal dari kata latin yaitu deliberatio yang artinya konsultasi, musyawarah atau menimbang – nimbang. Melalui diskursus praktis dengan prosedur komunikasi yang rasional, Habermas yakin bahwa resiko ketidaksepakatan yang menggiring pada disintegrasi dapat dibendung.

Pluralitas yang dianggap sebagai sumber perpecahan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembentukan opini, aspirasi dan kebijakan publik. Deliberatif kekinian tidak lagi dipahami menyuarakan pendapat melalui demonstrasi dan pertemuan tatap muka atau melalui rapat – rapat yang melelahkan, tapi di zaman now demokrasi deliberatif dapat dilakukan melalui media sosial.

Peranan media sosial sangat besar untuk menyuarakan aspirasi, mempengaruhi kebijakan bahkan menolak kebijakan. Oleh karena itu penting kiranya dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan membangun demokrasi deliberatif melalui media, selain dengan komunikasi model konvensional lainnya.

Sebagai wujud demokrasi deliberatif, kiranya tulisan ini memberikan masukan atau pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan pariwisata di Kalimantan. Ada beberapa pekerjaan rumah yang kiranya dapat menjadi prioritas pembangunan pariwisata di Kalimantan, antara lain:

Industrialisasi atau Semi Produk
Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang begitu banyak, mulai dari kelapa sawit, karet, lada, buah – buahan, sayur, tambang, minyak bumi dan gas dan lain sebagainya. Namun semua produk tersebut masih dijual mentah yang artinya ekonomi masyarakat tegantung pada keadaan alam sehingga penghasilan masyarakat tidak menentu dan harganya jauh lebih murah. Terlebih sebagian besar sumber ekonomi masyarakat Kalimantan adalah pertanian dan perkebunan, oleh karena itu untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah harus melakukan terobosan atau inovasi. Salah satu inovasi tersebut adalah melakukan industrialisasi alat dan hasil pertanian. Sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik, harga jual menjadi lebih tinggi dan membuka lapangan kerja. Seharusnya kelapa sawit di Kalimantan yang terbentang luas memiliki pabrik yang modern, langsung diolah di Kalimantan menjadi minyak goreng dan produk turunan lainya. Begitu pula lada, kita masih menjual langsung hasil panen lada belum ada hasil olahan lada yang diproduksi secara massif. Selain itu buah – buahan, terutama jeruk, durian dan rambutan pada saat panen, hasilnya melimpah dengan harga pasaran yang rendah sehingga sangat merugikan petani. Kalimantan belum memiliki kemampuan untuk mendatangakan investor untuk mengolah hasil perkebunan menjadi industri buah – buahan, produk rumah tangga atau minimal olahan semi produk. Ini menjai pekerjan rumah dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kalimantan agar maju, setara dengan daerah – daerah lain di Indonesia.
Perbatasan
Posisi geografis Kalimantan yang strategis berbatasan langsung dengan Malaysia, memberikan keuntungan tersendiri dari sisi ekspor dan impor, memberikan peluang usaha atau pengembangan ekonomi bagi masyarakat perbatasan dan Kalimantan secara umum. Berdasarkan data Kementeria Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 1.138 desa dan 27 kabupaten di perbatasan yang tertinggal dan menjadi prioritas untuk dibangun. Kita tentu mengapresiasi pemerintahan Jokowi – JK, yang membangun Indonesia dari pinggiran sudah menampakan hasilnya. PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Aruk Entikong, dan Badau, jauh terlihat lebih keren dan membanggakan dibanding dengan negara tetangga, begitu juga jalan utamanya yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Namun dibalik bagusnya pembangunan fisik pemerintah harus membangun perekonomian masyarakat perbatasan karena “mengikat” perbatasan tidak hanya dengan simbol – simbol nasionalisme, tetapi juga “diikat” dengan pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini juga berkaitan dengan integrasi, kedaulatan dan martabat NKRI di mata internasional.
Sumber Daya Manusia dan Generasi Milenial
Berdasarkan data BPS, indeks pembangunan nasional (IPM) provinsi provinsi yang ada di Kalimantan masih jauh tertinggal dari daerah – daerah lain di Indonesia, bahkan ada provinsi yang dibawah IPM Nasional. Sehingga pemerintah daerah Kalimantan harus memberikan stimulus lebih, untuk meningkatkan IPM, karena pariwisata memerlukan SDM yang terampil dan siap kerja. Selain itu Kalimantan juga memiliki angka usia produktif yang cukup banyak, melihat konfigurasi usia, pemerintah harus memberikan regulasi, kesempatan dan ruang bagi usia – usia produktif atau generasi milenial, Gen-Z mengekspersikan dirinya. Misalnya ada taman bermain, ruang terbuka hijau, memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mileneal dan Gen-Z serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pada usia milenial dan Gen-Z inilah tingkat produktivitas kerja meningkat, pemerintah harus memberikan regulasi dan menjadi fasilitator, karena generasi milenial mempunyai kemampuan dan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Salah satu lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pariwisata.
Menjaga, Menghormati dan Melestarikan Keberagaman
Kalimantan memiliki berbagai suku bangsa dan agama, termasuk keberagaman hayati hal ini merupakan anugerah dan kekuatan dalam memperlancar gerak pembangunan, jangan diancam apalagi terancam atas nama pembangunan, pertambangan dan perkebunan. Jika keberagaman tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi gesekan – gesekan sosial yang menghambat lajunya pembangunan. Pemerintah harus berada ditengah untuk menyejukan dan keberagaman ini bisa dikemas menjadi potensi, misalnya potensi wisata. Beberapa point ini kiranya menjadi bagian pekerjaan rumah untuk Kalimantan dalam meningkatkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan merata di sektor pariwisata. Demokrasi deliberatif harus dikedepankan agar nilai nilai yang ada di Kalimantan dapat dipertahankan sekaligus dilestarikan, gagasan gagasan dari tokoh tokoh masyarakat dan adat menjadi aspirasi dan energi positif untuk pembangunan.
Mendekatakan Kampus dan Komunitas dengan Kebijakan Pariwisata
Hanya ada 6 (enam) kampus di Indonesia yang memiliki jurusan arkeologi, yaitu UI, UGM, Universitas. Jambi, Universitas Udayana, Universitas Halueleo, Universitas Hasanuddin. Kalimantan sama sekali tidak memiliki jurusan atau program studi arkeologi, jurusan atau program studi ini snagat penting untuk menggali peninggalan peninggalan sejarah baik fisik maupun yang tertulis yang selanjutnya dapat menjadi sumber sejarah yang dapat “dijual” sebagai wisata selain sebagai sumber peradaban. Begitu banyak peninggalan di Kalimantan yang “berserakan dan terhampar” tanpa ada penelitian ilmiah, hanya cerita dari mulut ke mulut dan hanya dugaan semata. Belum lagi kalau kita bicara pelestarian sejarah belum ada daerah yang memberikan dukungan maksimal dan prioritas melalaui APBD, yag artinya belum ade keberpihakan pemerintah daerah kepada wisata budaya dan sejarah. Kalimantan minim buku buku sejarah, namun kaya akan bukti bukti fisik yg belum kita gali dan terjemahkan, sehingga sejarah Kalimantan jarang menjadi perbincangan peradaban di Indonesia. Kita juga sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai Pelestarian Budaya (BPK), komunitas atau ormas dan LSM penggiat sejarah dan budaya yang ada di Kalimantan dan mereka perlu dilibatkan dalam pembangunan pariwisata di Kalimantan. Melibatkan kampus dan komunitas dalam kebijakan pariwisata sangat penting karena mereka punya SDM, data dan ilmunya.
Konektivitas Fisik dan Digital
Saat ini konektivitas atau keterhubungan antara provinsi di Kalimantan dan kabupatean kota belum terhubung dengan kondisi infrastuktur yang tidak memadai, masih banyak jalan yang rusak. Masih banyak jembatan dan dermaga kapal yang memerlukan perbaikan, banyak sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Selain itu transportasi udara sesama provinsi di Kalimantan belum terhubung misalnya dari Pontianak (Kalbar) jika hendak ke Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim) harus telebih dahulu ke Jakarta (transit). Tiket pesawat antar kabupaten di Kalimantan juga mahal, padahal durasi waktu terbang hanya 30 sampai 45 menit. Belum lagi jika kita bicara konektivitas digital, belum semua kabupaten/kota di Kalimantan terhubung dengan internet, begitu juga masyarakatnya belum semua mengetahui dan mengerti menggunakan perangkat internet dan sejenisnya.

Tanah Kalimantan yang katanya kelak menjadi IKN sangat banyak memiliki potensi wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata sejarah dan lain sebaginya.

Namun belum ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah untuk menjadikan Kalimantan sebagai Taman Alam dan Budaya Indonesia, hal ini terlihat belum prioritasnya Kalimantan di APBN untuk pengembangan pariwisata, masih minimnya fasilitas pengembangan pariwisata, promosi pariwisata, dan jumlah wisatawan domestik dan luar negri yang datang ke Kalimantan masih kalah jauh dengan Bali, Yogyakarta dan Jakrata.

Padahal secara nasional bahkan dunia, pariwisata menjadi potensi ekonomi yang sangat menjanjijkan, Singapura, Malaysia dan Thailand adalah negara yang ekonominya tumbuh karena pariwisata. Secara nasional sektor pariwisata menghasilkan salah satu devisa terbesar, sehingga pemerintah daerah dan pusat harus segera menangkap peluang ini menjadi pemasukan daerah dan nasional, hal ini didukung oleh semakin cepatnya perkembangan dunia digital, yang sangat mendukung promosi wisata.

Kalimantan sangat beruntung dan punya potensi besar dengan letaknya yang strategis mudah diaksses dari berbagai pintu masuk dari berbagai negara dan memiliki negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Yuk…kita mulai!

Penulis:
Bambang Hermansyah, S.Sos, M.I.P
Dosen, Peneliti dan Sekretaris LPPM UIC Jakarta
Urrang Sambas

(Aep05-PBMI)