PONTIANAK – PORTALBMI.ID – Industri penyiaran nasional dan lokal di Kalimantan Barat saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang dilematis, di satu sisi lembaga penyiaran lokal dituntut untuk memperkuat konten lokal dan memperluas jangkauan informasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Namun, di sisi lain, beban operasional yang kian membengkak, khususnya biaya energi listrik pemancar dan tekanan keuangan akibat “kue” iklan yang tidak seimbang dengan media sosial yang diberikan oleh pemerintah dan swasta, untuk televisi maupun radio. Kondisi tersebut membutuhkan intervensi negara, berupa kebijakan insentif pajak dan subsidi listrik khusus untuk lembaga penyiaran.
Pemberian insentif pajak maupun subsidil listrik bagi sektor penyiaran memiliki pijakan yuridis yang jelas dalam kerangka hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terutamanya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
Ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Klaster Penyiaran) yang mengatur transformasi digital penyiaran yang memerlukan dukungan infrastruktur terpadu agar efisiensi dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.
Selain itu, ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan insentif fiskal sektoral guna mendorong pertumbuhan industri strategis yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak dan pencerdasan kehidupan bangsa.
Insentif pajak dan subsidi listrik untuk Lembaga Penyiaran memiliki landasan dan konseptual yang sangat jelas diantara teori tanggung jawab sosial meedia (Social Responsibility Theory) yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm menyebutkan bahwa kebebasan pers dan penyiaran harus selalu berjalan seiring dengan kewajiban melayani kepentingan publik.
Benar, bahawa media tidak boleh hanya berorientasi pada profit semata, namun untuk menyalakan lampu studio dan bayar gaji karyawan membutuhkan “fulus” terlebih untuk wilayah strategis seperti Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan wilayah yang luas memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu terdapat konsep public service broadcasting (PSB) menegaskan bahwa penyiaran lokal memegang fungsi vital dalam merajut kebangsaan, menjaga identitas budaya lokal, serta menangkal arus informasi asing yang masuk dari perbatasan. Ketika biaya operasional seperti tarif dasar listrik untuk stasiun transmisi melonjak, lembaga penyiaran di daerah rentan mengalami kegagalan pasar (market failure), yang berujung pada penurunan kualitas siaran atau bahkan penghentian operasional. Jika Lembaga Penyiaran dibirakan “jalan sendiri” eksistensi media sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate), penjaga kedaulatan dan sabuk informasi di beranda depan NKRI ini terancam redup.
Tantangan Lembaga Penyiaran di Kalimantan BaratKondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas dengan tantangan infrastruktur yang unik menghadirkan beban operasional tersendiri bagi lembaga penyiaran. Letak geografis kabupaten dan kota yang berjauhan menuntut penempatan menara pemancar (transmitter) berdaya tinggi. Komponen biaya listrik untuk menjaga kestabilan pancaran sinyal ini memakan porsi terbesar dalam anggaran rutin stasiun penyiaran daerah. Proses transisi penyiaran analog ke digital (Analog Switch Off) menuntut belanja modal yang masif. Di saat yang sama, “kue iklan” lokal dari pemerintah dan swasta banyak tersedot oleh platform digital yang tidak memiliki kantor operasional atau beban pajak yang tidak sebanding.
Berdasarkan catatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat, penguatan konten lokal terus digenjot, namun hal ini sering kali tidak sejalan dengan kesehatan finansial media akibat minimnya proteksi keuangan bagi industri penyiaran daerah.
Urgensi Kebijakan Afirmatif:
Insentif Pajak dan Subsidi Listrik Sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah memandang industri penyiaran lokal di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat sebagai sektor strategis yang layak mendapatkan perlakuan khusus (affirmative action). Selama ini pemerintah terbiasa memberikan subsidi energi dan insentif fiskal untuk sektor transportasi, otomotif, UMKM, maupun energi hijau. Sudah saatnya sektor strategis pencerdasan bangsa seperti penyiaran diberikan perlakuan serupa. Insentif pajak berupa relaksasi PPh/PPN untuk komponen infrastruktur penyiaran, serta subsidi tarif listrik khusus bagi menara pemancar (transmitter), akan menjadi stimulus penyelamat (bailout) media lokal dari stunting penyiaran.
Langkah ini bukan bentuk proteksi berlebihan, melainkan investasi negara dalam merawat ekosistem penyiaran yang sehat, memerangi disinformasi, membantu pemerintah menyebarluaksan programnya, hiburan dan pendidikan bagi masyarakat, perekat sosial, menjaga kedaulatan informasi nasional di wilayah perbatasan, membentengi masyarakat perbatasan dari penetrasi informasi luar, serta menjaga agar lentera demokrasi di Bumi Tanjungpura tetap terjaga. Semoga !!!
(Red-PBMI)
About The Author
