
JAKARTA – PORTALBMI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Niat tersebut disampaikan Gibran di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah SMA-nya.
Prabowo Tidak Menolak, Beri Saran
Mensesneg Prasetyo Hadi sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, dalam diskusi tersebut Presiden Prabowo justru banyak memberikan saran-saran kepada Gibran.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen Lewat PTUN
Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Status Gibran Masih Wakil Presiden
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri telah diproses secara formal. Ketua DPR RI Puan Maharani seusai rapat paripurna menegaskan, “Mas Gibran masih wapres.”
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan tetap harus diproses melalui mekanisme resmi di parlemen. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa.
Latar Belakang
Polemik mencuat setelah MA pada 30 Oktober menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah.
Istana belum menjelaskan kapan gugatan di PTUN akan didaftarkan maupun batas waktu proses tersebut.
(Red-PBMI)








