JAKARTA – PORTALBMI.ID – Persoalan transaksi jual beli rumah di Perumahan Kamaya Homes yang dikembangkan oleh PT Central Graha Sejahtera menjadi sorotan setelah seorang konsumen, Wini Nurcahyani Permana, mengaku belum memperoleh kepastian hukum atas pembelian rumah yang telah dibayarnya sejak tahun 2024.
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum – Kurator dan Pengurus Rian Fauzi Rahman, S.H., M.H. & Rekan, konsumen tersebut mempertanyakan profesionalitas dan tanggung jawab pengembang karena hingga saat ini belum memperoleh dokumen legalitas transaksi yang memadai, termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki Klien, pembelian tersebut dilakukan pada 28 Mei 2024 untuk satu unit rumah Blok K6 Nomor 12A di Perumahan Kamaya Homes. Klien mengaku telah melunasi pembayaran dengan total dana yang tercatat sebesar Rp613.195.000,00, termasuk pembayaran pekerjaan dan penambahan bangunan.
Namun, persoalan yang menjadi keberatan utama bukan hanya mengenai penyelesaian fisik rumah, melainkan juga tidak adanya kepastian dokumen hukum atas transaksi tersebut. Hingga persoalan ini ditangani kuasa hukum, dokumen yang diterima konsumen antara lain berupa surat pesanan dan kuitansi pembayaran.
Sementara PPJB yang ditandatangani di hadapan notaris maupun Akta Jual Beli (AJB) belum diterima. Kondisi tersebut membuat konsumen mempertanyakan bagaimana kepastian haknya sebagai pembeli, mengingat dana dalam jumlah besar telah diserahkan kepada pengembang, tetapi kepastian mengenai status transaksi dan proses peralihan hak atas rumah belum diperoleh.
Kuasa Hukum: Konsumen Tidak Bisa Terus-Menerus Diberikan Janji
Kuasa hukum Wini, Rian Fauzi Rahman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan penanganan persoalan oleh manajemen PT Central Graha Sejahtera yang dinilai belum memberikan kepastian dan penyelesaian konkret.
Menurut Rian, pihaknya telah berupaya mengedepankan penyelesaian secara persuasif dengan memberikan sejumlah alternatif yang dapat ditempuh perusahaan.
Alternatif tersebut antara lain penyelesaian unit rumah sesuai kesepakatan, penyediaan unit sementara yang layak huni, penukaran dengan unit lain yang setara, maupun pembatalan transaksi disertai pengembalian seluruh dana konsumen.
Akan tetapi, berbagai alternatif tersebut belum memperoleh tindak lanjut yang memadai dari pihak perusahaan.
“Kami sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada manajemen untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Kami tidak datang dengan pendekatan yang semata-mata ingin berperkara. Justru kami menawarkan beberapa alternatif penyelesaian agar kepentingan konsumen dan perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional. Namun, yang kami hadapi justru ketidakpastian yang terus berulang,” tegas Rian.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak manajemen sebelumnya telah menjanjikan akan memberikan kepastian mengenai proses penyelesaian transaksi pada Kamis, 22 Oktober 2026. Namun, janji tersebut tidak direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.
“Persoalannya sekarang bukan lagi sekadar kapan rumah akan diselesaikan. Ini menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang sudah membayar lunas. Jangan sampai konsumen terus diminta bersabar, sementara perusahaan tidak memberikan keputusan yang jelas. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan janji yang terus diperbarui,” lanjutnya.
Dinilai Merugikan Konsumen, Kepastian Hukum Menjadi Persoalan Serius
Menurut kuasa hukum, situasi yang dialami Kliennya telah menimbulkan kerugian dan ketidakpastian yang serius. Konsumen merasa seolah-olah telah kehilangan kendali atas haknya sendiri setelah seluruh pembayaran dilakukan, tetapi belum memperoleh dokumen legalitas transaksi sebagaimana yang semestinya menjadi bagian penting dalam jual beli properti.
Rian menegaskan bahwa pembayaran lunas oleh konsumen seharusnya diikuti dengan tanggung jawab pengembang untuk memberikan kepastian mengenai objek transaksi, dokumen perjanjian, status tanah, pembangunan, dan mekanisme peralihan hak.
“Bagaimana mungkin konsumen sudah mengeluarkan uang lebih dari Rp600 juta, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum atas transaksi yang dilakukannya saja masih harus menunggu tanpa kejelasan? Ini bukan persoalan kecil. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian atas uang yang telah dibayarkannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan.
Kuasa Hukum Ingatkan Calon Pembeli agar Lebih Berhati-hati
Atas persoalan tersebut, Rian juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya konsumen yang telah membeli maupun calon konsumen yang berencana membeli unit rumah di Perumahan Kamaya Homes, agar lebih berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melanjutkan transaksi.
Menurutnya, calon pembeli perlu memastikan status kepemilikan tanah, perizinan pembangunan, kejelasan identitas pengembang, dokumen perjanjian, serta kepastian mekanisme penyerahan dan peralihan hak atas rumah yang dibeli.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya tergiur oleh penawaran, promosi, maupun janji pemasaran pengembang. Pastikan seluruh aspek legalitasnya jelas. Jangan sampai masyarakat mengalami persoalan serupa, sudah membayar dalam jumlah besar, tetapi kemudian kesulitan memperoleh kepastian mengenai haknya sendiri,” ungkap Rian.
Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, bukan penetapan bahwa seluruh transaksi atau unit pada perumahan tersebut bermasalah.
Somasi Kedua Dilayangkan, Gugatan Perdata dan Langkah Pidana Dipertimbangkan
Sebagai tindak lanjut, kuasa hukum telah melayangkan teguran hukum pertama kepada PT Central Graha Sejahtera melalui Somasi Pertama tertanggal 2 November 2026.
Karena belum diperoleh penyelesaian yang memadai dan komitmen manajemen sebelumnya tidak terealisasi, kuasa hukum kemudian menyiapkan Somasi Kedua sebagai teguran hukum terakhir.
Dalam somasi tersebut, perusahaan diminta memberikan kepastian tertulis mengenai penyelesaian transaksi atau menyetujui pembatalan pembelian dengan pengembalian seluruh dana konsumen sebesar Rp613.195.000,00, dengan tetap memperhatikan hasil verifikasi bukti pembayaran.
Rian menegaskan bahwa apabila perusahaan kembali mengabaikan kesempatan penyelesaian tersebut, pihaknya tidak akan ragu untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami siap menempuh gugatan perdata atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sesuai fakta dan alat bukti. Selain itu, kami juga akan melakukan pengaduan kepada instansi yang berwenang di bidang perlindungan konsumen dan penyelenggaraan perumahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait kemungkinan adanya dugaan tindak pidana penipuan, pihaknya menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen, kronologi transaksi, komunikasi, serta fakta yang ditemukan.
“Apabila dari hasil pemeriksaan fakta dan alat bukti ditemukan indikasi terpenuhinya unsur tindak pidana, kami akan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum, termasuk dugaan tindak pidana penipuan. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi seluruh kemungkinan hukum akan kami kaji secara serius,” tambahnya.
Media dan Publikasi Menjadi Bagian dari Transparansi Konsumen
Selain langkah hukum, kuasa hukum juga menyatakan akan menggunakan haknya untuk menyampaikan kronologi dan fakta persoalan ini kepada media massa serta kanal informasi publik secara bertanggung jawab.
Menurut Rian, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengalaman konsumen dalam transaksi properti, terutama ketika persoalan tersebut menyangkut pembayaran dalam jumlah besar dan belum adanya kepastian dokumen hukum.
“Kami akan membuka persoalan ini kepada publik berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pemberitaan ini menjadi perhatian serius bagi manajemen PT Central Graha Sejahtera agar segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan sampai persoalan konsumen seperti ini dibiarkan berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan persoalan serupa bagi pembeli lainnya,” katanya.
Rian menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara profesional, sepanjang perusahaan menunjukkan itikad baik melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.
“Klien kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Klien kami hanya menuntut haknya: kepastian atas rumah yang telah dibayar lunas atau pengembalian seluruh dana sesuai jumlah yang dapat dibuktikan. Kami berharap Direksi PT Central Graha Sejahtera segera mengambil tanggung jawab dan memberikan solusi terbaik. Jika tidak, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tutup Rian.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi PT Central Graha Sejahtera atas keberatan dan tuntutan konsumen masih perlu dimintakan untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan.
(Red-PBMI)
About The Author
