Bambang Hermansyah, S.Sos, M.I.P Dosen, Peneliti dan Sekretaris LPPM UIC Urrang Sambas. FOTO: Aep05/portalbmi.id
PONTIANAK – PORTALBMI.ID – Benua Afrika banyak orang menyebutnya dengan “benua hitam” tapi jika anda mendarat ke Afrika bukan hitam yang ada lihat dan rasakan, tapi masa depan dunia yang terang (mungkin agak berlebihan, tapi kita lihat 15 – 30 tahun kedepan).
Anda akan terkagum, mengucap Subhanallah berulang – ulang, bukan karena bangunan yang megah dan bertingkat, bukan karena kecanggihan teknologi, bukan karena saljunya yang bertumpuk tapi karena kesederhanaan masyarakatnya dan indahnya alam yang benar benar masih alami yang diikuti flora dan fauna yang unik yang berbeda jauh dengan Eropa, yang saat ini menjadi kiblat keindahan dan destinasi dunia.
Diantara pilihan Denmark, Mesir dan Kenya, penulis memilih Kenya untuk mengikuti Rover Moot 2010 alasanya antara lain ingin mendapatkan pengalaman berbeda, belum banyak orang Indonesia yang kesana saat itu dan mungkin sampai hari ini belum menjadi tujuan favorite baik wisata maupun investasi Indonesia.
Berbeda dengan Denmark dan Mesir, banyak orang yang telah berkunjung dan bercerita tentangnya.
Berdasarkan pengakuan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) ada 54 negara yang menghuni Benua Afrika, yang hampir seluruhnya pernah dikuasai oleh negara-negara Eropa, dengan penjajah utamanya adalah Prancis dan Inggris, disusul oleh Jerman, Portugal, Italia, Belgia, dan Spanyol.
Hanya dua negara di Afrika yang tidak pernah dijajah Eropa, Ethiopia dan Liberia. Penjajahan itu masih menjadi penyebab konflik, membuat luka dan saling curiga baik antar negara maupun sesama warga negara dalam satu negara.
Jadi jelas siapa sebenarnya membuat dunia tidak aman dan tentram hingga hari ini dan sampai kemisikinan yang tercipta di Afrika hari ini adalah dibuat oleh mereka yang beteriak demokrasi, modernisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun jika melihat Afrika dua dekade terakhir, perlahan petinggi dan masyarakat mulai sadar dan bangkit, tidak ada gunya konflik, mereka sudah mulai bosan dengan kelaparan, kesehatan yang buruk, pendidikan yang terbelakang dan malu selalu terpinggirkan di panggung global.
Negara – negara Afrika juga mulai “siuman” berkerja sama dengan Eropa dan Amerika selama ini membuat mereka jalan di tempat, didikte dalam pemerintahan dan kebijakan, diberikan bantuan finansial namun dengan tumpukan syarat yang rumit dan mencekik, reformasi politik, isu hak asasi manusia, hingga tuntutan penghematan anggaran.
Washington membungkus hubungan dengan negara – negara dunia termasuk negara – negara Afrika dengan narasi besar tentang nilai-nilai barat: demokrasi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pemberantasan korupsi.
Melalui program seperti African Growth and Opportunity Act (AGOA) atau bantuan kemanusiaan USAID, AS memposisikan diri sebagai mitra yang ingin memperbaiki sistem dari dalam. Bantuan yang datang dari Barat selalu disertai “catatan kaki” berupa syarat-syarat politik yang ketat.
Ketika sebuah negara Afrika dinilai mengalami kemunduran demokrasi, mencederai HAM, AS tidak segan-segan menjatuhkan sanksi atau memutus bantuan bahkan tanpa pikir panjang dengan menerjukan pasukan militer.
Pendekatan ini tidak lagi berlaku dibanyak negara, Amerika dan Eropa sudah ketahuan “belangnya” oleh dunia. Bagi Amerika dan Eropa, Afrika juga tidak terlalu menarik lagi baik dari ekonomi, pertahanan dan keamanan mereka mengalhkan perhatiannya ke Asia, Pasifik dan Timur Tengah.
Sebagai anti tesis, China sebagai negara yang mendekati menjadi negara Adi Daya masuk ke Afrika memainkannya dengan gaya yang berbeda, dalam senyap perlahan tapi pasti mereka masuk di Benua Afrika yang sunyi. Gaya China ini banyak disukai oleh pemimpin dan rakyat Afrika.
Gaya “Komunis-Borjouis” ala China
China secara politik dan ideologi adalah komunis namun pendekatan ekonominya kebanyak negara adalah dengan pendekatan ekonomi ala borjouis, membawa modal, datang dengan pendekatan yang murni bisnis dan infrastruktur. Konglomerat terkaya Afrika, Aliko Dangote, sempat menyentil fenomena ini.
Ia menggambarkan bahwa ketika institusi Barat meminta komitmen finansial di muka yang berat untuk sebuah proyek industri, China justru datang menawarkan pembiayaan jangka panjang dengan syarat awal yang jauh lebih longgar.
Tidak bisa dipungkiri, China telah melakukan apa yang gagal atau enggan dilakukan oleh Barat selama bertahun-tahun namun dibutuhkan oleh benua Afrika: pembangunan ekonomi dan infrastruktur skala masif.
Melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), di mana pun anda berdiri saat ini di Afrika mulai dari pelabuhan modern di Mombasa, pelabuhan raksasa di Djibouti kereta cepat di Nigeria dan Kenya, gedung-gedung pemerintahan di Ethiopia, hingga pembangkit listrik di Ghana jejak kapital, teknologi, dan pengaruh Negeri Tirai Bambu nyaris mustahil untuk dilewatkan.
Forum Kerja Sama China-Afrika (FOCAC) bukan lagi sekadar ajang kumpul diplomatik seremonial, melainkan panggung penegasan posisi China sebagai mitra utama pembangunan Afrika. Langkah agresif Beijing yang memberlakukan kebijakan nol tarif (tarif 0%) bagi komoditas ekspor dari berbagai negara Afrika semakin mempertegas ambisi tersebut.
Bagi banyak pemimpin Afrika, tawaran China sangat menggiurkan karena mengusung prinsip non-interference (tanpa campur tangan urusan domestik). Berbeda dengan bantuan Barat yang sering kali menuntut reformasi politik atau standar hak asasi manusia tertentu, Beijing datang dengan membawa cetak biru jembatan dan dana segar.
Namun, pertanyaan mendasar yang terus menggantung di ruang publik global: Apakah hubungan ini merupakan bentuk kemitraan yang setara (win-win solution), atau justru bentuk baru dari neo-merkantilisme global?
Keuntungan Elektoral di Panggung Global
Secara geopolitik, poros China-Afrika adalah tantangan langsung terhadap hegemoni AS dan Uni Eropa. Dengan menabur uang di banyak negara Afrika, China tidak hanya diuntungkan secara ekonomi terutama dalam dua hal vital, yaitu sumber daya alam (seperti kobalt dari Kongo untuk baterai kendaraan listrik) dan pasar baru bagi produk-produk industrinya serta tempat tinggal baru bagi penduduk China yang mengalami over populasi.
China sekaligus diuntungkan secara elektoral di panggung global dengan mendapatkan dan mengamankan dukungan dari blok negara-negara Afrika di PBB, China berhasil memperkuat legitimasinya dalam isu-isu global, mulai dari Taiwan hingga Laut China Selatan termasuk persoalan dunia lainnya seperti Timur Tengah dan Ukraina.
Dengan demikian Afrika bukan lagi sekadar “objek” bantuan, melainkan “mitra” strategis dalam membentuk tata dunia multipolar. Amerika dan Eropa kini mendapat lawan yang sepadan.
Afrika Menikmati tapi Hati – Hati
Afrika jelas menikmati ‘kekayaan” yang diberikan oleh China, namun seperti pepatah “tidak ada makan siang gratis.” Kedalaman hubungan China – Afrika ini sepintas bersifat simbiosis, meski tidak selalu simetris, di satu sisi Afrika membutuhkan modal dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan disisi lain Afrika bisa terjebak dengan ketergantungan apalagi jika tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia.
Kedalaman hubungan China – Afrika bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik Afrika atau yang dikenal dengan istilah “debt-trap diplomacy” atau diplomasi jebakan utang. Ketergantungan finansial yang terlalu tinggi sangat berpotensi memberi Beijing daya tawar politik yang luar biasa besar di masa depan.
Tantangan terbesar bagi Afrika adalah memastikan bahwa hubungan dengan China ini benar-benar menjadi transaksi yang bermartabat, bukan sekadar pertukaran komoditas mentah dengan infrastruktur yang rapuh. Jika Afrika mampu mengelola posisi tawar mereka dengan cerdas, poros Beijing-Afrika ini benar-benar akan menjadi jangkar bagi tatanan dunia baru yang lebih inklusif, kebangkitan Asia-Arika akan terwujud.
Namun jika gagal, benua ini berisiko terjebak dalam pola ketergantungan lama namun dengan pemain yang baru.
Penulis: Bambang Hermansyah, S.Sos, M.I.P
Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
Dosen, Peneliti, Sekretaris LPPM UIC
Urrang Sambas
(Aep05-PBMI)
About The Author
