JAKARTA – PORTALBMI.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan proses pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahap konstitusional di MPR.
Muzani mengonfirmasi telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden,” kata Muzani, di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan sekitar 20 menit itu, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta MPR segera memprosesnya. Namun, Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya.
TAHAPAN SELANJUTNYA:
- MPR Gelar Rapat Pimpinan & Rapat Gabungan
MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri tersebut, dilanjutkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Rapat gabungan akan membahas 4 hal, salah satunya menyepakati langkah pimpinan MPR untuk menyurati Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti.
- Prabowo Punya Waktu 14 Hari
Setelah MPR menerbitkan surat permintaan resmi, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengirimkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta dokumen persyaratannya kepada MPR. “Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Dua nama itu nantinya menjadi pilihan MPR dalam proses penetapan Wakil Presiden pengganti.
- MPR Punya Waktu 60 Hari
Sesuai amanat konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif yang baru. “Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Artinya, Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru paling lambat 11 Januari 2027.
DASAR HUKUM:
Mekanisme ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam sidang paripurna MPR nanti, anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih dan kemudian dilantik.
(Red-PBMI)
About The Author
