JAKARTA – PORTALBMI.ID – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan konstruksi peran mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Kapolri
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” ungkap Kapolri Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.
Kapolri menegaskan, peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
4 yang sudah ditetapkan
Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik:
- Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) – Mantan Kapolri
- Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) – Mantan Kadiv TIK Polri 2021 – Oktober 2026
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) – Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) – Mantan Kadivkum Polri / Plt Kabagmon
Pembagian peran menurut penyidik
- LSP – Pemberi Perintah & End User
Diduga memberikan perintah, menentukan target, sekaligus menjadi penerima hasil akhir / end-user penyadapan. - SU – Pemberi Persetujuan & Penghubung Laporan
Diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan, dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis kepada LSP. - EH – Menyetujui Pelaksanaan
Diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan. - AS – Eksekutor Lapangan
Sebagai Plt Kabagmon 7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari LSP untuk diteruskan kepada tim operator tanpa permohonan penyidik, dan diduga memerintahkan penghapusan data.
Lima tahapan operasi yang diungkap Kapolri
- Pemberian perintah
- Provisioning / memasukkan nomor target ke sistem
- Pelaksanaan penyadapan
- Pelaporan hasil penyadapan kepada end-user
- Penghapusan data – Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS
Target penyadapan yang diungkap
Sasaran diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa.
Status Penahanan
- Listyo Sigit Prabowo ditahan hingga 23 November 2026
- Eko Hadi Santoso ditahan hingga 22 November 2026
- Ahrie Sonta Nasution ditahan hingga 21 November 2026
- Slamet Uliandi ditetapkan tersangka 5 November 2026, menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026
Menurut Catatan Redaksi portalbmi.id Seluruh peran di atas adalah dugaan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Kapolri di DPR. Status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.
(Red-PBMI)
About The Author
